Reports

Loyal Honest Affectionate
Recent Posts
Recent Comments
Archives
Categories
- Geen categorie
- History
- TRIKORA
- UN
Meta

Visitor

Visit Today : 61

Visit Yesterday : 118

This Month : 478

This Year : 36649

Total Visit : 76360

Hits Today : 149

Total Hits : 207945

Who's Online : 2

Your IP Address: 35.173.48.18

Server Time: 24-10-05

5,516

WPLO - West Papua

Promote the Rights of Self Determination for the Peoples of West Papua

WPLO - West Papua

26 minutes ago

Keuskupan di Papua hrs dipegang oleh Amber sebab Pengalaman Uskup Belo di Timor Leste 🇹🇱 bisa Lapor kasus HAM Timor Leste 🇹🇱 langsung ke Vatikan.USKUP AGUNG MERAUKE LEBIH MENCINTAI PERUSAHAAN PERAMPOK TANAH ADAT DAN PENGRUSAK HUTAN ADAT SERTA MILITER INDONESIA KETIMBANG MASYARAKAT ADAT PAPUA BESERTA HAK-HAKNYAPENDAHULUANPernyataan dan sikap Uskup Agung Merauke dalam beberapa tahun belakanagan ini sangat jauh dari Misi Ajaran Kristen Katholik di Wilayah Masyarakat Adat diseluruh Dunia. Anehnya lagi adalah Uskup Agung Merake menunjukan sikap yang tanpa malu-malu menerima Uang Miliaran Rupiah dari Perusahaan Sawit yang telah merampas Tanah Adat dan Hutan Adat beserta merusak Ekosistemnya demi membangun Kebun Sawit diatas Wilayah Masyarakat Adat Papua yang beragama Kristen Katholik. Selain itu, Uskup Agung Merauke menyebutkan Proyek Strategis Nasional Untuk Memanusiakan Manusia padahal dengan jelas Keuskupan Agung Merauke yang merupakan basis Agama Katholik pertama di Wilayah Adat Papua mengetahui dengan pasti bahwa Masyarakat Adat Papua di Wilayah Adat Papua bagian selatan tidak memiliki budaya menanam sawah dan tebu. Anehnya lagi adalah ketika Uskup Agung Merauke membuka pintu Kantor Keuskupan Agung Merauke kepada Militer Indonesia yang jelas-jelas diberikan tugas untuk menjalakan Proyek Strategis Nasional di Merauke sementara Masyarakat Adat Papua bagian Selatan yang adalah Umat Katholik Keuskupan Agung Merauke yang datang ke Kantor Keuskupan Agung Merauke untuk mengadukan Tanah adat dan Hutan Adatnya dirampok oleh Negara beserta Perusahaan diback-up Militer Indonesia, Uskup Agung Merauke tidak bertemu dengan mereka. Semua itu menunjukan bahwa kehadiran mantan Uskup Amboina yang ditunjuk menjadi Agung Merauke memiliki misi terselubung untuk memuluskan pelanggaran Hak Asasi Masyarakat Adat Papua bagian selatan yang mayoritas umat Katholik Papua. USKUP AGUNG MERAUKE TIDAK MENGENAL BUDAYA UMAT KATHOLIK MERAUKE KEUSKUPAN AGUNG MERAUKE Pada dasarnya dalam memenuhi kebutuan pokok baik sandan, pangan dan Papuan dalam Masyarakat Adat Marid yang menjadi bagian dalam Umat Katholik Keuskupan Agung Merauke dilakukan dengan cara Berburuh dan Meramu hasil hutan dalam Wilayah Adat Marga masing-masing yang berada dalam Wilayah Adat Marid. Aktifitas berburuh dan meramu telah menjadi bagian dari Budaya Masyarakat adat Marid yang dilakukan secara turun temurun sejak dahulu hingga saat ini. Dalam melakukan aktifitas budaya tersebut orang Marind juga dibatasi dengan pandangan adat yang diyakininya terkait adanya tumbuhan dan hewan maupun benda mati yang menjadi satu kesatuan dalam kehidupan mereka sehingga Masyarakat adat Marid yang memiliki budaya berburu dan meramu untuk memenuhi kebutuan pokok tidak mengambil tumbuh-tumbuhan, hewan serta mahluk hidup lainnya dan benda mati secara sembarangan dari Wilayah Adatnya. Fakta itu telah mampu membentuk kehidupan yang harmonis antara Masyarakat adat Marid dengan Alam Raya Karya Ilahi diatas wilayahnya yang mampu memberikan kehidupan bagi Masyarakat Adat Marind yang adalah Umat Katholik sejak dahulu hingga saat ini. Melalui pernyataan Uskup Agung Merauke terkait Proyek Stategis Nasional Memanusiakan Manusia Papua di Merauke menunjukan bukti bahwa Uskup Agung Merauke tidak mengenal Manusia dan Budaya Umat Katholik Keuskupan Agung Merauke. Fakta Uskup Agung Merauke tidak mengenal Manusia dan Budaya Umat Katholik Keuskupan Merauke itu dapat dibenarkan karena Uskup Agung Merauke yang adalah Mantan Uskup Amboina itu membangun pengalaman misionarisnya dimukai dari tempat kelahirannya di Menado dan selanjutnya hanya di Wilayah Ambon sehingga Uskup Agung Merauke tidak mengenal Umat Katholik Keuskupan Agung Merauke. Pada prinsipnya fakta itulah yang mungkin mendorong Uskup Agung Merauke mengeluarkan pernyataan Proyek Strategis Nasional akan memanusiakan Manusia Merauke yang sangat kontroversial sebab memiliki muatan penghinaan atas budaya berburu meramu maupun juga merendahkan Orang Papua karena telah mampu memenuhi kebutuhan hidup secara tradisional secara turun temurun jauh sebelum agama dan pemerintah masuk di Wilayah Adat Papua hingga saat ini. Atas dasar itu, sebaiknya Uskup Agung Merauke meminta maaf kepada Umat Katholik Keuskupan Merauke yang Wilayah Adatnya, Lahan Buruhan dan Meramu terdampak Proyek Strategis Nasional selanjutnya tarik kembali kalimat Proyek Strategis Nasional Memanusiakan Manusia yang jelas-jelas tidak sesuai dengan fakta sebab justru melalui PROYEK STRATEGIS NASIONAL AKAN MEMBUNUH BUDAYA BERBURU DAN MERAMU MANUSIA MARIN dari atas wilayah Adat Marid.USKUP AGUNG MERAUKE LUPA TEORI INKULTURASI Pandangan Uskup Agung Merauke terhadap hadirnya Proyek Strategis Nasional di Merauke beberapa waktu lalu tentunya sangat bertentangan dengan Teori Inkulturasi yang biasanya dijadikan metode praktis dalam peyebarang agama Kristen Katholik di dunia termasuk di Papua.Untuk diketahui bahwa Inkulturasi adalah sebuah istilah yang digunakan di dalam paham Kristiani, terutama dalam Gereja Katolik Roma, yang merujuk pada adaptasi dari ajaran-ajaran Gereja pada saat diajukan pada kebudayaan-kebudayaan non-Kristiani, dan untuk memengaruhi kebudayaan-kebudayaan tersebut pada evolusi ajaran-ajaran gereja. Pada prakteknya mengunakan Teori Inkulturasi penyebaran angama Kristen Katholik pertama kalinya diatas daratan Papua bagian Selatan khususnya di Wilayah Adat Animha telah mempu mendudukan Orang Marid mengunakan busana adat duduk di dalam Gereja Katholik dan meninggalkan budaya Perang Suku atau Perang Marga dan bahkan meninggalkan kepercayaan leluhur begitupula Masyarakat Adat Papua lainnya diatas Daratan Papua. Dengan demikian jika Uskup Agung Merauke hari lebih pro kepada Perusahaan yang menjalankan Proyek Strategis Nasional di Merauke beserta Militer Indonesia yang diberikan kuasa mengelola dan membeck-up jalannya Proyek Strategis Nasional di Merauke maka jelas-jelas Uskup Agung Merauke telah melupakan Teori Inkulturasi yang menjadi dasar pijakan agama Kristen Katholik mewartakan ajarannya.USKUP AGUNG MERAUKE ABAIKAN LAUDATO SI PAUS FRANSISKUSSikap Uskup Agung merauke yang mendukung Mega Proyek Sawa dan Tebu dalam paket Proyek Strategis Nasional di Merauke yang sudah dan akan menghancurkan Hutan Bakau dan merampas tanah adat Masyarakat adat Animha di Papua bagian Selatan yang akan memarjinalkan Orang Marind diatas Wilayah Adatnya. Sikap Uskup Agung Merauke yang mendukung Proyeks Trategis Nasional di Merauke yang dampaknya akan membongkar Ekosistem yang hidup dalam Wilayah Adat Animha secara langsung menunjukan bukti bahwa Uskup Agung Merauke tidak mencintai Karya Agung Sang Pencipta di Wilayah Adat Papua bagian selatan yang selama ini mampu memberikan hidup bagi sekain banyak spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan endemik yang langkah yang telah membentuk daur kehidupan disana.Sepertinya Uskup Agung Merauke juga lupa bahwa saat ini dunia sedang dilanda ancaman pemanasan global dimana Hutan Adat Papua menjadi salah satu tumpuan bagi Dunia yang sedang sekarat akibat ulah tangan manusia serakah yang menciptakan pemanasan global.Pada prinsipnya sikap Uskup Agung Merauke beserta semua dampak diatas menunjukan bukti bahwa Uskup Agung Merauke telah melupakan ENSIKLIK LAUDATO SI Bapak Suci Paus Fransiskus yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2015 lalu yang metupakan arahan langsung dari Pemimpin Tertinggi Para Frater, Diakon, Pastor, Uskup, Kardinal beserta Umat Katholik Roma di Dunia.Semua sikap Uskup Agung Merauke diatas tentunya menunjukan bukti bahwa Uskup Agung Merauke sudah, sedang dan akan menjalankan misi kepentingan Negara dan Perusahaan beserta Militer Indonesia yang memiliki kepentingan dibalik Proyek Strategis Nasional di Merauke sembari mengabaikan Ensiklik Laudato Si yang ada di depan mata Uskup Agung Merauke.KESIMPULAN Berdasarkan semua uraian diatas secara jelas-jelas menunjukan bahwa USKUP AGUNG MERAUKE LEBIH MENCINTAI PERUSAHAAN PERAMPOK TANAH ADAT DAN PENGRUSAK HUTAN ADAT SERTA MILITER INDONESIA KETIMBANG MASYARAKAT ADAT PAPUA BESERTA HAK-HAKNYA. Kecintaan Uskup Agung Merauke terhadap Perusahaan Perampok dan Militer Indonesia ketimbang Masyarakat Adat Papua jelas terlihat melalui sikap Uskup Agung Merauke menerima secara langsung Perusahaan, Pemerintah dan Militer Indonesia di Keuskupan Agung Merauke sementara Masyarakat Adat Papua yang datang mengadukan persoalannya di Keuskupan Agung Merauke tidak diterima oleh Uskup Agung Merauke. Pada prinsipnya Sikap Uskup Agung Merauke yang menerima Proyek Strategis Nasional di Merauke itu tentunya akan meletakan Umat Katholik Pribumi Papua di Keuskupan Agung Merauke dalam ancaman yang tidak berkesudahan karena tempat berburuh dan meramu sudah, sedang dan akan musnah ditelah kebun sawit dan kebun Tebu beserta bagunan pabrik Bioetanol dan lain sebagainya milik perusahaan diatas Tanah yang setelah berakhir masa Hak Guna Usaha akan beralih menjadi Tanah Negara. Disinilah letak pernyataan Uskup Agung Merauke terkait PROYEK STRATEGIS NASIONAL MEMANUSIAKAN MANUSIA PAPUA secara langsung berubah menjadi PROYEK STRATEGIS NASIONAL PEMBUNUH BUDAYA BERBURU DAN MERAMU MANUSIA MARIN. Dalam rangka menyelamatkan Keuskupan Agung Merauke dari kesalahan fatal maka sebaiknya Uskup Agung Merauke yang usiannya telah memasuki Usia Emeritus itu di Emerituskan dari Jabatan Uskup Agung Merauke sebab melalui semua sikapnya berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional di Merauke sudah, sedang dan akan melanggar Teori Inkulturasi yang menjadi pijakan Agama Katholik dalam menjalankan ajarannya di Wilayah Adat. Selain itu, semua sikap Uskup Agung Merauke terkait Proyek Strategis Nasional di Merauke bertentangan dengan arahan ENSIKLIK LAUDATO SI BAPAK SUCI PAUS FRANSISKUS yang dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2015.Jalan Gerilyawan, Abepura 1 Oktober 2024Emanuel Gobay(Direktur LBH Papua) ... See MoreSee Less

View on Facebook
· Share
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linked In Share by Email

WPLO - West Papua

2 hours ago

Kekuatan Rakyat lebih Penting dari Organisasi² Perjuangan Kemerdekaan yg jln tipu² padahal tong kosong tra bisa yakinkan Masyarakat International dukung tong.Rakyat OAP tra bodok utk menilainya.Biarkan Rakyat OAP menilai Mana yg berjuang benar dan tipu.Pasti Rakyat OAP akan bergabung dgn yg berjuang benar maka disitulah kemenangan Total ... See MoreSee Less

Abu Nuwas - Wikipedia

en.wikipedia.org
Abū Nuwās al-Ḥasan ibn Hānī al-Ḥakamī (variant: Al-Ḥasan ibn Hānī 'Abd al-Awal al-Ṣabāḥ, Abū 'Alī (أَبُو عَلِي اَلْحَسَنْ بْنْ هَانِئْ بْنْ عَ�...

View on Facebook
· Share
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linked In Share by Email

WPLO - West Papua

14 hours ago

Free Atjeh.....Free West Papua..... ... See MoreSee Less

Photo

View on Facebook
· Share
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linked In Share by Email

WPLO - West Papua

2 days ago

youtu.be/W7MShrhjR0o ... See MoreSee Less

Politik Genocide Indomie Lewat PILKADA

youtu.be
Politik Genocide Indomie agar OAP saling baku bunuh sendiri

Video

View on Facebook
· Share
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linked In Share by Email

WPLO - West Papua

3 days ago

Ribuan Prajurit TNI AD Akan Dikirim ke Amole Papua ... See MoreSee Less

Ribuan Prajurit TNI AD Akan Dikirim ke Amole Papua

indonesiadefense.com
Ribuan prajurit dari Yonif 611/AWL akan dikirim menjadi Satgas Amole PT. Freeport Indonesia. Mereka kini tengah mengikuti latihan pratugas di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indone...

View on Facebook
· Share
Share on Facebook Share on Twitter Share on Linked In Share by Email

Report on Netherlands New Guinea for the Year 1961 to the UN Secretary General Pursuant to the Article 73(e) of the Charter of United Nations.
Report of the UN Secretary-General Representative for West New Guinea (West Irian) About Act of No Choice or Self Determination in 14 July to 2 August 1969.

Posted by melanesia